Dasar :

PP No. 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

PP No. 6 Th 1974 tentang Pembatasan Kegiatan PNS Dalam Usaha Dagang ;

SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ;

Pengertian

“ Perusahaan Swasta” adalah badan usaha atau badan hukum yang bergerak dibidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku, yang bukan milik [...]

DASAR HUKUM

PP. No. 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan.
PP. No. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
PP No. 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
SE Ka [...]

PENGERTIAN :

Setiap PNS berhak atas cuti.
Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Diberikan dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan PNS.
   

JENIS CUTI
I. Cuti Tahunan

 Telah bekerja minimal 1 Tahun secara terus menerus. 
Lamanya 12 hari kerja dan dapat dipecah-pecah minimal 3 hari. 
Cuti atau sisa cuti tahunan yang tidak diambil [...]

Sumarwoto, S.H., MPA
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan
Pendahuluan
Sebagai konsep kebijakan dalam kepegawaian, Rotasi yang menurut saya memiliki arti filosofi lebih dalam dari Mutasi (yang lebih bersifat teknis) justru tidak tersurat dalam peraturan kepegawaian di Republik Indonesia. Baik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan [...]

Pendaftaran untuk keberangkatan tahun 2009 akan dibuka pada 17 November dan ditutup pada 30 Januari 2009.
Program Japanese Studies adalah salah satu program beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dirancang khusus bagi para mahasiswa/i yang sedang kuliah di jurusan Jepang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dan memperdalam pengertian kebudayaan Jepang. Program ini adalah program non-gelar dan lamanya adalah 1 tahun dari [...]

Pendaftaran untuk keberangkatan tahun 2009 akan dibuka pada 17 November dan ditutup pada 30 Januari 2008

Program Penataran Guru (Teacher Training Program) adalah salah satu program beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan.kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Mereka akan diberikan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana belajar-mengajar yang lebih efektif dan menarik minat [...]

(Surat Sekretaris Militer selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, Nomor: B-635/SETMIL/A/11/2007)
 

 Dasar :

Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan.
Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 12 Agustus 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara RI.
Surat Edaran Ketua Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI Nomor K/004/BDTK/A.1/ 1967 tanggal 10 [...]

Apakah yang dimaksud dengan paspor dinas ?
Paspor dinas adalah dokumen perjalanan RI yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri RI untuk Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka dinas bukan diplomatik. (UU No.9 tahun 1992 pasal 32)
Siapa saja yang dapat memperoleh Paspor Dinas?
Menurut PP Nomor 36 tahun 1994 pasal 12 dan Surat [...]

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi syarat yang ditentukan, harus lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata [...]

Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada:

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,

Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dan

Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia [...]