Buku Saku Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Online | PNS Online

KARIS dan KARSU adalah identitas istri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti pemegangnya adalah istri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Manfaat KARIS dan KARSU :

• Sebagai bukti bahwa PNS yang bersangkutan telah melaporkan perkawinannya kepada pejabat pembina kepegawaian
• Tanda bukti sah sebagai istri/suami PNS
• Untuk mempermudah penyelesaian pemberian hak-hak sebagai istri/suami PNS jika terjadi permasalahan

Dasar Hukum

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999;
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8 Tahun 1983 Tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
4. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah II BAKN Nomor 22a/KW.II.K/II/86 Tanggal 3 Pebruari 1986 perihal Permintaan KARPEG dan KARIS/KARSU PNS.

Ketentuan

1. KARIS/KARSU ditetapkan oleh Kepala BAKN cq. Kepala Kantor Regional II BAKN
2. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami sah dari PNS yang bersangkutan
3. Apabila seorang PNS berhenti sebagai PNS tanpa hak pensiun maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada suami/istrinya dengan sendirinya tidak berlaku lagi
4. Apabila seorang istri/suami PNS bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali
5. Apabila PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada istri/suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila PNS/atau pensiunan PNS meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun

Persyaratan

• PNS yang berkeluarga sebelum berlakunya PP 10/1983 sejak 1-10-1984 :

1. Daftar keluarga yang dibuat menurut contoh lampiran XXVI Surat Edaran Kepala BKN Nomor 8 Tahun 1983 Tanggal 26 April 1983 dan disahkan kebenarannya oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;