Reformasi Masih Setengah Hati
Kompas.com | Reformasi birokrasi yang dilakukan sejak 2006 masih setengah hati. Sistem remunerasi kurang efektif karena yang dibutuhkan dalam mereformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir secara radikal dari pola perekrutan hingga penempatan pegawai.
Pendapat itu disampaikan peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, seusai Dialog Kenegaraan Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (7/4). Menurut dia, remunerasi bukan satu-satunya cara untuk mereformasi birokrasi.
Hal yang paling dibutuhkan adalah mengubah pola pikir dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sebab, penataan birokrasi lebih banyak diartikan dengan membangun gedung-gedung pemerintahan dan penggunaan teknologi informatika.
Pola patron-klien masih banyak ditemukan dalam birokrasi di mana saat ini birokrasi sangat bergantung pada partai penguasa. Pemerintah juga lebih mengedepankan pertimbangan ”keamanan” dalam penempatan pegawai. Penempatan sering kali tidak didasari latar belakang pendidikan atau kecakapan pegawai, tetapi pertimbangan bisa ”mengamankan” atasan atau tidak.
”Filosofi safety first sudah harus dihilangkan dalam penempatan pegawai. Mindset-nya harus diganti, bagaimana menempatkan SDM (sumber daya manusia) yang tepat,” ujarnya. Perbaikan seharusnya dilakukan dari proses perekrutan pegawai. Sebab, masih ditemukan praktik suap, nepotisme, dan sejenisnya.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat yang juga mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, reformasi birokrasi hanyalah proyek belaka. Buktinya, sistem remunerasi yang diunggulkan Kementerian Keuangan justru memunculkan birokrasi yang korup.
Competency as colaboration of skill, knowlwdge and attitude. A public servant must have many competencies will need to do all of duties. Good luck.... good job....